KMA Nomor 736 Tahun 2026 Resmi Berlaku, Babak Baru Profesionalisme Guru Madrasah Dimulai

Pedoman Baru Beban Kerja Guru Bersertifikat Diharapkan Meningkatkan Mutu Pendidikan, Kepastian Administrasi, dan Kualitas Layanan Madrasah di Indonesia

Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia kembali melakukan pembaruan kebijakan strategis di bidang pendidikan madrasah dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 736 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah Bersertifikat Pendidik. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru sekaligus menyempurnakan tata kelola administrasi pendidikan madrasah di seluruh Indonesia.

Kebijakan tersebut tidak sekadar menggantikan aturan lama, tetapi juga memberikan arah baru mengenai bagaimana guru madrasah memenuhi kewajiban profesionalnya secara lebih adaptif terhadap perkembangan sistem pendidikan nasional.

Selama beberapa tahun terakhir, berbagai dinamika muncul dalam implementasi pemenuhan beban kerja guru bersertifikat. Perubahan kurikulum, berkembangnya pembelajaran berbasis proyek, digitalisasi administrasi, penguatan pendidikan karakter, hingga meningkatnya aktivitas kokurikuler membuat pola kerja guru jauh lebih kompleks dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Karena itu, pemerintah menilai perlunya pembaruan regulasi agar seluruh aktivitas profesional guru memperoleh pengakuan yang proporsional sesuai kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan.

KMA Nomor 736 Tahun 2026 hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut dengan menghadirkan pedoman yang lebih komprehensif, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi guru maupun satuan pendidikan madrasah. Regulasi ini juga secara resmi mencabut KMA Nomor 890 Tahun 2019 sebagai dasar sebelumnya.

Menyesuaikan Realitas Kerja Guru Masa Kini

Profesi guru madrasah tidak lagi hanya identik dengan kegiatan mengajar di dalam kelas. Dalam praktik sehari-hari, guru menjalankan berbagai fungsi lain, mulai dari membimbing peserta didik, menjadi wali kelas, menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan asesmen, membina ekstrakurikuler, hingga mendampingi siswa dalam berbagai kompetisi akademik maupun nonakademik.

Seluruh aktivitas tersebut memerlukan waktu, tenaga, kompetensi, serta tanggung jawab yang tidak sedikit.

Selama ini, sebagian guru menganggap bahwa berbagai tugas tambahan belum sepenuhnya memperoleh pengakuan administratif dalam pemenuhan beban kerja.

Melalui regulasi terbaru, pemerintah mencoba memberikan ruang yang lebih jelas terhadap berbagai bentuk pengabdian guru sehingga tidak hanya berorientasi pada jumlah jam tatap muka semata.

Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya dibangun melalui pembelajaran formal di kelas, tetapi juga melalui pembinaan karakter, pengembangan bakat, layanan konseling, hingga berbagai aktivitas penguatan budaya madrasah.

Beban Kerja Tetap Berorientasi pada Profesionalisme

Salah satu substansi utama dalam KMA Nomor 736 Tahun 2026 adalah penegasan mengenai beban kerja guru madrasah bersertifikat pendidik yang dilaksanakan dalam waktu kerja 37 jam 30 menit setiap minggu. Ketentuan tersebut tidak hanya mencakup kegiatan mengajar, tetapi juga berbagai aktivitas profesional lain yang menjadi bagian dari tugas guru.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengedepankan pendekatan berbasis keseluruhan tugas profesi guru.

Artinya, keberhasilan guru tidak lagi diukur semata dari jumlah jam pembelajaran, melainkan keseluruhan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Pendekatan ini dinilai lebih relevan dengan tantangan pendidikan modern yang menuntut guru mampu menjadi pendidik, pembimbing, inovator, sekaligus penggerak perubahan di lingkungan madrasah.

Tugas Tambahan Kini Memiliki Kepastian

Perubahan yang cukup mendapat perhatian adalah pengaturan mengenai tugas tambahan guru.

Dalam regulasi baru, berbagai tugas tambahan dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja sesuai ketentuan dan ekuivalensi yang diatur dalam lampiran keputusan.

Beberapa tugas tambahan yang diakomodasi antara lain wakil kepala madrasah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, wali kelas, pembina ekstrakurikuler, guru piket, pembimbing prestasi peserta didik, koordinator bidang tertentu, pengelola program kokurikuler, hingga tugas profesional lainnya sesuai kebutuhan madrasah.

Kebijakan tersebut memberikan kepastian bagi guru yang selama ini aktif menjalankan berbagai amanah tambahan demi mendukung layanan pendidikan.

Di sisi lain, kepala madrasah memperoleh dasar hukum yang lebih kuat dalam melakukan pembagian tugas secara objektif dan proporsional.

Kepala Madrasah Memegang Peranan Strategis

Keberhasilan implementasi KMA Nomor 736 Tahun 2026 sangat bergantung pada kemampuan kepala madrasah dalam menyusun manajemen sumber daya manusia.

Pembagian tugas tidak lagi hanya mempertimbangkan jumlah guru pada setiap mata pelajaran, tetapi juga kompetensi, kebutuhan satuan pendidikan, serta keseimbangan beban kerja.

Kepala madrasah dituntut mampu membangun sistem administrasi yang transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik.

Dokumen penetapan beban kerja menjadi salah satu instrumen penting yang akan digunakan dalam berbagai proses administrasi, termasuk pembinaan profesional guru dan pelaksanaan kebijakan sertifikasi.

Profesionalisme Tidak Hanya Soal Sertifikat

Sertifikat pendidik merupakan pengakuan terhadap kompetensi guru, namun profesionalisme tidak berhenti pada kepemilikan sertifikat.

KMA terbaru menegaskan bahwa guru tetap berkewajiban menjalankan seluruh tugas profesional sesuai standar yang telah ditetapkan.

Guru dituntut terus meningkatkan kompetensi melalui pengembangan diri, inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta peningkatan kualitas layanan kepada peserta didik.

Dalam konteks tersebut, beban kerja bukan dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Menjawab Tantangan Transformasi Pendidikan

Pendidikan Indonesia sedang mengalami transformasi besar.

Madrasah tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga penguatan karakter, literasi digital, moderasi beragama, pembelajaran mendalam (deep learning), pengembangan kompetensi abad ke-21, dan keterampilan berpikir kritis.

Semua perubahan tersebut membutuhkan keterlibatan aktif guru.

Karena itu, regulasi mengenai beban kerja harus mampu mengikuti perkembangan tersebut agar tidak menghambat inovasi di lapangan.

KMA Nomor 736 Tahun 2026 menjadi salah satu instrumen kebijakan yang mendukung transformasi tersebut melalui pendekatan yang lebih adaptif.

Dampak terhadap Guru di Daerah

Bagi guru madrasah yang bertugas di wilayah terpencil maupun daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia, regulasi baru ini memiliki arti penting.

Selama ini banyak guru harus menjalankan berbagai tugas sekaligus karena keterbatasan jumlah tenaga pendidik.

Dengan adanya pengakuan terhadap tugas tambahan, aktivitas tersebut memiliki dasar administratif yang lebih jelas.

Namun demikian, implementasi di lapangan tetap membutuhkan pendampingan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antar satuan pendidikan.

Perlunya Sosialisasi yang Masif

Sebagaimana kebijakan baru lainnya, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada proses sosialisasi.

Guru, kepala madrasah, pengawas, hingga operator administrasi perlu memperoleh pemahaman yang sama mengenai isi regulasi.

Tanpa pemahaman yang memadai, kebijakan yang baik berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi.

Karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bersama kantor wilayah dan kantor kementerian agama kabupaten/kota diharapkan aktif melakukan pembinaan kepada seluruh madrasah.

Administrasi yang Lebih Tertib

Salah satu manfaat penting dari regulasi ini adalah meningkatnya kualitas administrasi madrasah.

Pembagian tugas yang terdokumentasi dengan baik akan memudahkan proses evaluasi, monitoring, hingga penyusunan berbagai laporan pendidikan.

Administrasi yang tertib juga menjadi bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat.

Madrasah yang memiliki sistem administrasi kuat akan lebih mudah melakukan pengembangan mutu secara berkelanjutan.

Fokus Tetap pada Peserta Didik

Pada akhirnya, seluruh kebijakan pendidikan bermuara pada peningkatan layanan kepada peserta didik.

Guru yang memperoleh kepastian mengenai beban kerjanya diharapkan dapat bekerja lebih tenang, fokus, dan produktif.

Dengan demikian, kualitas pembelajaran di kelas maupun di luar kelas dapat terus meningkat.

Peserta didik menjadi pihak yang paling merasakan manfaat ketika guru mampu menjalankan tugas profesional secara optimal.

Peluang Meningkatkan Budaya Kerja

Regulasi baru juga berpotensi membangun budaya kerja yang lebih kolaboratif.

Guru tidak lagi hanya berorientasi pada pemenuhan jam mengajar, tetapi terdorong berkontribusi dalam berbagai program pengembangan madrasah.

Pembinaan prestasi, kegiatan kokurikuler, inovasi pembelajaran, hingga penguatan karakter peserta didik memperoleh ruang yang lebih besar sebagai bagian dari tugas profesional.

Hal tersebut sejalan dengan arah pembangunan pendidikan nasional yang menempatkan sekolah dan madrasah sebagai pusat pembentukan karakter generasi masa depan.

Tantangan yang Masih Harus Dijawab

Meski regulasi telah diterbitkan, beberapa tantangan tetap perlu mendapat perhatian.

Di antaranya adalah kesiapan sistem informasi, sinkronisasi aplikasi administrasi, pemerataan jumlah guru antar madrasah, serta peningkatan kompetensi manajerial kepala madrasah.

Selain itu, pengawasan pelaksanaan regulasi juga harus berjalan secara konsisten agar tujuan peningkatan mutu pendidikan benar-benar tercapai.

Tanpa pengawasan yang efektif, implementasi kebijakan berpotensi berbeda-beda di setiap daerah.

Momentum Memperkuat Mutu Madrasah

Terbitnya KMA Nomor 736 Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi seluruh ekosistem pendidikan madrasah.

Guru memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan tugas profesional.

Kepala madrasah memperoleh pedoman dalam melakukan pembagian tugas.

Sementara pemerintah memiliki instrumen baru untuk meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan.

Jika dilaksanakan secara konsisten, regulasi ini bukan hanya menjadi dokumen administratif, melainkan fondasi penting dalam membangun madrasah yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada mutu layanan pendidikan.

Penutup

KMA Nomor 736 Tahun 2026 menunjukkan komitmen Kementerian Agama untuk menyesuaikan tata kelola pendidikan madrasah dengan kebutuhan zaman. Dengan memperjelas pemenuhan beban kerja guru bersertifikat, mengakui berbagai tugas tambahan, serta memperkuat peran kepala madrasah dalam penetapan beban kerja, kebijakan ini diharapkan menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan profesional. Tantangan implementasi tentu masih ada, namun apabila didukung oleh sosialisasi yang baik, pengawasan yang konsisten, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, regulasi ini berpotensi menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan madrasah di Indonesia.

Editor: Muntadhar

```